Zona Integritas

1. Manajemen Perubahan

i. Penyusunan Tim Kerja

• Unit kerja telah membentuk tim pembangunan Zona Integritas.
• Penentuan anggota tim dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Tim Kerja:

Tim Kerja ZI – ZA WBK ·
Tim Kerja ZI ·
Tim Kerja ZI WBK

ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas

• Tersedia dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
• Rencana kerja memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan WBK/WBBM.
• Tersedia mekanisme/media sosialisasi pembangunan ZI.

iii. Pemantauan & Evaluasi

• Kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai rencana.
• Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI.
• Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti.

iv. Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja

• Pimpinan menjadi teladan dalam pembangunan WBK/WBBM.
• Telah ditetapkan agen perubahan.
• Dibangun budaya kerja dan pola pikir berintegritas.
• Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI.

2. Penata Tatalaksana

i. SOP Kegiatan Utama

• SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi.
• SOP telah diterapkan dan dievaluasi secara berkala.

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Pengukuran kinerja unit, manajemen SDM, dan layanan publik berbasis TI.
• Monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI dilakukan secara berkala.

iii. Keterbukaan Informasi Publik

• Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
• Pelaksanaan keterbukaan informasi dimonitor dan dievaluasi.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

• Perencanaan kebutuhan mengacu peta jabatan dan analisis beban kerja.
• Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kebutuhan jabatan.
• Penempatan pegawai dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan kinerja.

ii. Pola Mutasi Internal

• Mutasi dilaksanakan untuk pengembangan karier pegawai.
• Mutasi memperhatikan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan.
• Mutasi dimonitor dan dievaluasi terhadap dampaknya pada kinerja.

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

• Analisis kebutuhan pelatihan (TNA) dilakukan secara sistematis.
• Rencana pengembangan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.
• Seluruh pegawai mendapat kesempatan pengembangan kompetensi.
• Pengembangan dilakukan melalui diklat, in-house training, coaching, dan mentoring.
• Hasil pengembangan kompetensi dimonitor dan dievaluasi.

iv. Penetapan Kinerja Individu & Disiplin

• Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait perjanjian kinerja organisasi.
• Pengukuran kinerja individu dilakukan periodik dan menjadi dasar pemberian reward.
• Aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku telah diimplementasikan.

4. Penguatan Akuntabilitas

• Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu peta jabatan dan analisis beban kerja.
• Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kebutuhan jabatan.
• Penempatan pegawai dievaluasi untuk perbaikan kinerja unit.
• Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan layanan publik.
• Laporan kinerja disusun tepat waktu dan informatif.
• Unit kerja meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas.

Informasi kinerja pegawai:
Laporan Kinerja Pegawai Faperta

5. Penguatan Pengawasan

i. Pengendalian Gratifikasi

• Public campaign pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan.
• Pengendalian gratifikasi diimplementasikan di lingkungan fakultas.

Dokumen:

Peraturan Dekan Pengendalian Gratifikasi

ii. SPIP, Pengaduan, Whistle-Blowing & Benturan Kepentingan

• Dilaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui penilaian risiko dan kegiatan pengendalian.
• Tersedia kebijakan pengaduan masyarakat dan mekanisme tindak lanjutnya.
• Whistle-Blowing System telah diterapkan dan dievaluasi.
• Telah dilakukan identifikasi, sosialisasi, dan penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

i. Standar & Budaya Pelayanan Prima

• Kebijakan standar pelayanan ditetapkan dan dimaklumatkan.
• Standar pelayanan direviu dan dipublikasikan secara berkala.
• Dilaksanakan penguatan budaya pelayanan prima dan pemberian reward–punishment bagi petugas pelayanan.
• Terdapat mekanisme kompensasi jika layanan tidak sesuai standar.

Dokumen kompensasi layanan:

Kompensasi Layanan Zona Integritas

ii. Pengelolaan Pengaduan, Kepuasan, & TI

• Media pengaduan terintegrasi dengan SP4N-Lapor! dan unit pengelola pengaduan.
• Survey kepuasan masyarakat dilakukan dan hasilnya ditindaklanjuti.
• Pemanfaatan TI untuk pelayanan, database, dan perbaikan berkelanjutan.